Setiap kali muncul pembahasan tentang rendahnya jumlah UMKM yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), penyebabnya hampir selalu sama: pelaku usahanya belum sadar pentingnya standar. Dari situ lahirlah berbagai solusi yang juga sudah akrab di telinga: lebih banyak sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan.
Semua itu memang diperlukan. Saya tidak meragukannya.
Namun semakin lama saya mengikuti isu standardisasi, semakin sering saya merasa ada pertanyaan yang justru luput dari pembahasan.
Kalau sebuah UMKM sudah berinvestasi untuk meningkatkan kualitas produknya, apakah pasar benar-benar menghargai investasi itu?
Menurut saya, pertanyaan ini lebih penting daripada yang terlihat.
Banyak orang membayangkan SNI sebatas sertifikat atau logo pada kemasan. Padahal yang tidak terlihat justru jauh lebih besar. Ada proses produksi yang harus diperbaiki, peralatan yang perlu dibeli atau dikalibrasi, karyawan yang harus dilatih, dokumen yang harus disiapkan, pengujian laboratorium, sampai audit sertifikasi. Setelah sertifikat terbit pun, pekerjaan belum selesai. Masih ada audit surveilans dan biaya untuk menjaga sistem tetap berjalan.
Semua itu membutuhkan uang.
Bagi perusahaan besar, mungkin masih bisa dianggap sebagai bagian dari investasi rutin. Bagi UMKM, ceritanya sering kali berbeda. Tambahan biaya sekecil apa pun bisa memengaruhi keputusan bisnis.
Di sinilah persoalannya.
Dalam teori ekonomi, biaya yang meningkat pada akhirnya harus ditutup. Caranya hanya beberapa: harga dinaikkan, penjualan diperbanyak, atau proses dibuat lebih efisien.
Masalahnya, dunia usaha tidak selalu berjalan sebersih teori.
Coba lihat perilaku kita sendiri saat berbelanja. Ketika ada dua produk yang terlihat hampir sama, berapa banyak dari kita yang benar-benar memeriksa apakah salah satunya sudah memenuhi standar tertentu? Yang lebih sering terjadi justru membandingkan harga.
Selisih beberapa ribu rupiah saja kadang sudah cukup mengubah keputusan.
Ekonom sudah lama menjelaskan kondisi ini. Ketika harga naik sementara pendapatan tidak banyak berubah, permintaan biasanya ikut turun. Pakar pemasaran juga menunjukkan bahwa kualitas hanyalah salah satu pertimbangan dalam keputusan membeli. Harga dan persepsi nilai sering kali jauh lebih menentukan.
Karena itu saya tidak heran jika banyak pelaku usaha bertanya, "Kalau saya mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi standar, apakah pasar akan membayar lebih?"
Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tetapi jawabannya menentukan apakah SNI dipandang sebagai investasi atau sekadar biaya tambahan.
Berbagai studi dari OECD, World Bank, dan ISO menunjukkan bahwa standar memang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Bahkan akses ke pasar baru juga bisa terbuka. Namun ada satu benang merah dari berbagai temuan tersebut: manfaat ekonomi baru benar-benar terasa ketika pasar menghargai kualitas yang dihasilkan.
Kalau penghargaan itu tidak ada, pelaku usaha membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembalikan investasinya. Bagi perusahaan besar, kondisi itu mungkin masih bisa ditoleransi. Bagi UMKM, situasinya bisa jauh lebih berat.
Inilah yang menurut saya sering terlewat dalam diskusi tentang SNI.
Kita terlalu sering membahas bagaimana membuat UMKM mau menerapkan standar, tetapi lebih jarang membahas bagaimana membuat pasar menghargai mereka yang sudah melakukannya.
Padahal manfaat SNI sendiri sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Produk menjadi lebih konsisten, risiko cacat menurun, kepercayaan pelanggan meningkat, peluang masuk ke rantai pasok industri lebih besar, dan akses ke pasar ekspor semakin terbuka.
Persoalannya bukan di sana.
Persoalannya adalah apakah manfaat itu cukup cepat berubah menjadi keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha.
Kalau jawabannya belum, tidak mengherankan jika sebagian UMKM masih memandang sertifikasi sebagai pengeluaran yang harus ditekan, bukan investasi yang layak dikejar.
Karena itu, saya rasa meningkatkan jumlah UMKM yang menerapkan SNI tidak cukup hanya dengan menambah pelatihan atau memberikan bantuan biaya sertifikasi. Upaya itu tetap penting, tetapi belum menyentuh akar persoalan.
Pasar juga harus berubah.
Konsumen perlu semakin menghargai produk yang berkualitas. Pengawasan terhadap produk yang tidak memenuhi standar harus lebih konsisten. Pengadaan pemerintah seharusnya memberi ruang yang lebih besar bagi produk yang memenuhi SNI. Pada saat yang sama, daya beli masyarakat juga perlu terus membaik agar kualitas benar-benar menjadi faktor yang dipertimbangkan, bukan sekadar harga.
Kalau ekosistem seperti itu terbentuk, investasi pada kualitas akan jauh lebih masuk akal bagi pelaku usaha.
Pada akhirnya, saya tidak melihat persoalan ini sebagai masalah kesadaran semata.
Sebagian besar pelaku usaha memahami bahwa kualitas itu penting. Yang mereka hitung adalah apakah investasi tersebut akan kembali.
Dan menurut saya, itu pertanyaan yang sepenuhnya wajar.
SNI adalah investasi.
Seperti investasi lainnya, ia membutuhkan pengembalian.
Pertanyaannya tinggal satu.
Siapa yang akan membayar investasi itu?