Saya membaca Rencana Strategis BSN 2025-2029 beberapa waktu lalu. Dokumen itu penuh dengan agenda yang penting: memperluas penerapan SNI, meningkatkan kapasitas UMKM, memperkuat infrastruktur mutu, hingga mendorong daya saing nasional.
Tidak ada yang salah dengan arah tersebut.
Justru saya sepakat bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak pelaku usaha yang mampu menghasilkan produk sesuai standar.
Namun setelah membacanya, saya terus memikirkan satu pertanyaan.
Apakah strategi standardisasi kita masih terlalu banyak berjalan dari sisi supply?
Yang saya maksud dengan supply sederhana saja: bagaimana membuat semakin banyak pelaku usaha menerapkan standar. Bentuknya bisa berupa sosialisasi, pelatihan, pendampingan, fasilitasi sertifikasi, maupun pengembangan laboratorium pengujian.
Semua itu penting.
Tetapi standardisasi sebenarnya tidak berhenti ketika sertifikat diterbitkan.
Standar baru memiliki nilai ekonomi ketika pasar menghargainya.
Kalau konsumen tidak peduli, distributor tidak membedakan, ritel tidak memberi ruang lebih besar, dan pembeli pemerintah tidak memberikan insentif yang jelas, maka pelaku usaha akan sulit merasakan manfaat ekonominya.
Akibatnya, sertifikasi mudah dipandang sebagai biaya tambahan, bukan sebagai investasi.
Dalam ekonomi, keadaan seperti ini sebenarnya cukup mudah dijelaskan.
Perusahaan akan terus berinvestasi pada kualitas jika investasi tersebut menghasilkan keuntungan. Keuntungannya bisa berupa harga jual yang lebih baik, penjualan yang meningkat, akses ke pasar baru, atau kepercayaan pelanggan yang lebih tinggi.
Kalau semua itu tidak terjadi, keputusan bisnis menjadi jauh lebih sulit.
Karena itulah saya merasa diskusi tentang standardisasi sering kali belum lengkap.
Kita banyak berbicara tentang bagaimana membuat UMKM memenuhi standar.
Kita jauh lebih jarang bertanya bagaimana membuat pasar menghargai produk yang sudah memenuhi standar.
Padahal kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan.
Laporan World Development Report 2025: Standards for Development dari World Bank memberikan sudut pandang yang menarik. Laporan tersebut tidak hanya membahas pentingnya standar, tetapi juga mengingatkan bahwa standar harus menjadi "springboard for development", bukan sekadar kewajiban administratif. Salah satu rekomendasinya adalah menciptakan kondisi yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas, bukan hanya mewajibkan mereka memenuhi standar.
Pesan itu menurut saya penting.
Standar memang meningkatkan kualitas. Namun kualitas baru menghasilkan nilai ekonomi ketika ada pihak yang bersedia menghargainya.
OECD juga melihat persoalan yang serupa ketika membahas pembangunan infrastruktur mutu. Standardisasi, akreditasi, pengujian, dan sertifikasi hanyalah sebagian dari ekosistem. Agar investasi pada kualitas benar-benar menghasilkan manfaat, diperlukan lingkungan regulasi dan pasar yang mendukung.
Artinya, keberhasilan standardisasi tidak hanya bergantung pada kemampuan produsen memenuhi standar.
Pasar juga harus memberikan sinyal bahwa kualitas memiliki nilai.
Di sinilah saya melihat ruang yang masih bisa diperkuat dalam kebijakan standardisasi kita.
Bayangkan jika konsumen semakin memahami arti SNI.
Bayangkan jika platform e-commerce menampilkan informasi sertifikasi secara lebih jelas.
Bayangkan jika ritel modern memberi penanda khusus bagi produk yang telah memenuhi standar.
Atau jika pengadaan pemerintah secara konsisten memberikan preferensi kepada produk yang telah memenuhi SNI.
Semua itu bekerja di sisi demand.
Tanpa demand, supply akan kehilangan tenaga.
Pelaku usaha akan terus diminta berinvestasi pada kualitas, tetapi tidak memperoleh cukup alasan ekonomi untuk mempertahankan investasi tersebut.
Saya tidak mengatakan bahwa BSN mengabaikan sisi permintaan. Beberapa program memang sudah mengarah ke sana. Namun jika melihat keseluruhan arah kebijakan, perhatian terbesar masih tertuju pada bagaimana membuat lebih banyak pelaku usaha menerapkan standar.
Mungkin itu memang tahap yang harus dilalui.
Tetapi untuk lima tahun ke depan, saya rasa sudah saatnya diskusi standardisasi berkembang.
Bukan hanya bertanya, "Bagaimana membuat lebih banyak perusahaan menerapkan SNI?"
Melainkan juga bertanya, "Bagaimana membuat pasar benar-benar menghargai perusahaan yang sudah berinvestasi pada kualitas?"
Karena pada akhirnya, standar bukan sekadar dokumen teknis.
Standar adalah instrumen ekonomi.
Dan seperti instrumen ekonomi lainnya, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang diproduksi, tetapi juga oleh seberapa besar permintaan terhadap nilai yang ditawarkannya.